by

KPK Segera Bongkar Kasus BLBI di Sidang 14 Mei

Titiknews – KPK sudah menyiapkan berkas dakwaan untuk eks Kepala Badan Penyehatan Pebankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Untuk berkas dakwaan setebal 49 halaman tersebut akan segera di bacakan pada sidang perdana 14 mei pekan depan. KPK Segera Bongkar Kasus BLBI di Sidang 14 Mei.

“Dakwaan sudah kita sampaikan ke Pengadilan. Sekitar 49 halaman pada dakwaan yang akan segera mengguraikan perbuatan-perbuatan yang telah di lakukan oleh terdakwa yang telah merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 4 triliun tersebut,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada awak wartawan di kantornya, Jln Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Menurutnya, selain terdakwa Syafruddin. KPK juga akan menggunkapkan siapa saja yang pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut. Kita akan buktikan satu persatu nanti.

“Ada pihak lain yang ikut dalam masalah ini, ada pejabat ataupun pihak swasta yang akan kita urai kan peran nya bersama-sama pada persidangan nanti,” ujar Febri.

Berita Terbaru IndonesiaAkibat Registrasi Kartu, Indosat Rugi Rp 500 M.

Untuk saksi kita akan hadirkan pada persidangan nanti, KPK sendiri telah menghimbau untuk saksi agar kooperatif. Ini untuk kepentingan pembuktian siapa saja yang bertanggung jawab atas kerugian negara yang telah di buat terdakwa.

Kami telah menggingatkan untuk para saksi-saksi yang sudah diperiksa dan telah di minta keterangan di penyedikan, nanti nya kami minta untuk hadir memenuhi panggilan persidangan yang telah di tentukan jadwal nya. Hadir sebagai warga negara dan sampaikan keterangan secara benar di persidangan nanti.

Untuk Syafruddin sendiri sudah menjadi tersangka atas penerbitan SKL terhadap Sjamsul Nursalim, pemegang saham dan pengendali BDNI, yang mempunyai kewajiban pada BPPN. KPK Segera Bongkar Kasus BLBI di Sidang 14 Mei.

KPK menyebutkan dalam kasus ini Syafruddin telah mengsulkan di setujuinya KKSK perubahan atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor yang menjadi salah satu restrukturisasi dalam kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLNI pada BPPN dengan nominal sebesar Rp 4,8 triliun.

KPK menyebutkan nilai kerugian negara yang di sebabkan oleh kasus ini menjadi Rp 4.58 triliun. Nilai itu meningkat karena di sebabkan Rp 1,1 triliun yang telah dinilai sustainable, lalu dilelang dan hanya mendapatakan sekitar Rp 220 miliar. Untuk sisa nya sebesar Rp 4,58 triliun menjadi kerugian negara.

Sumber : detik.com

News Feed